11 From Hero to Zero

    DALAM dua pekan terakhir dunia hukum di Indonesia fokus pada kasus tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan yang diduga bertransaksi suap dengan Arthalita Suryani, tangan kanan obligor BLBI Syamsul Nursalim.
    Terungkapnya kasus suap 660 ribu US dolar ini membuat Jaksa Agung Hendarman Supandji kecewa dan sedih. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar geram.
    Mantan Direktur penyelidikan di Kejagung ini tentu paham betul seluk beluk tugas seorang jaksa karena lama berkecimpung di institusi ini.
    Tapi siapapun pasti geram dengan ulah Urip jika yang dilakukannya terbukti benar. Kasus Urip membuat citra kejaksaan tercoreng. Terungkapnya kasus ini semakin memperkuat asumsi peluang oknum-oknum jaksa untuk berbuat menyimpang dari aturan sangat besar.
    Ulah Urip membuat upaya pemberantasan korupsi seperti jalan di tempat atau malah mundur beberapa tahun. Belum sampai menyeret tersangka ke pengadilan, seorang oknum jaksa malah memainkan peran negatifnya.
    Selama ini, permainan-permainan 'di bawah meja' seperti yang diduga dilakukan Urip sangat sulit terdeteksi. Upaya suap menyuap atau memberikan uang pelicin tersembunyi dibalik tirai yang tebal.
    Sementara yang tampak di depan mata hanya permainan-permaian 'kasar' oknum kepolisian yang seringkali bisa terlihat. Dan karena polisi menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dengan mudah bisa dideteksi jika melakukan penyimpangan, sementara untuk jaksa sangatlah sulit diketahui.
    Di mata masyarakat, institusi kejaksaan sudah jatuh kredibilitasnya, sama seperti kepolisian, terutama dalam hal pemberantasan korupsi.
    Lantas lembaga apa yang bisa jadi pegangan dalam upaya pemberantasan korupsi? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul bak seorang pahlawan. KPK pula yang mengungkap kebobrokan yang dilakukan oknum kejaksaan agung.
    Nama Antasari Azhar mulai berkibar sebagai pendekar pemberantasan korupsi. Padahal, sebelumnya Antasari diragukan saat mulai memimpin KPK karena track record-nya dianggap 'kurang bersih'.
    Mengungkap dugaan penyuapan terhadap jaksa Urip membawa preseden positif tidak hanya bagi lembaga KPK tapi juga untuk Antasari sendiri. Antasari telah membuktikan langkah awal kepemimpinannya pada khalayak termasuk orang-orang yang selama ini meragukan kredibilitasnya.
    Rencana Antasari untuk memeriksa Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan M Salim, setelah mendapat restu dari Jaksa Agung adalah langkah maju dalam usaha membersihkan institusi kejaksaan dari imej negatif.
    Tapi sukses pertama Antasari cs di KPK ini hendaknya tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih banyak kasus-kasus korupsi yang harus diselesaikan.
     Peringkat korupsi Indonesia di dunia masih pada kisaran lima besar. KPK tentu tidak bisa bekerja sendirian. Perlu dukungan institusi lain bahkan dukungan dari masyarakat Indonesia.
    Namun, walau bagaimanapun harapan masyarakat pada KPK kini demikian besar. Jangan sampai harapan itu tidak mampu KPK wujudkan atau malah dikecewakan. Hingga saat ini KPK memang belum ada cacat di mata masyarakat.
    Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Semakin KPK gencar melakukan tugasnya dengan benar, semakin banyak godaannya. Apabila sedikit saja alpa, dengan mudah KPK bisa tergelincir, from Hero to Zero.